Beberapa hari lalu secara mengejutkan Ketua Umum Partai Demokrat Susiol Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa ada aparatur negara seperti BIN, Polri dan TNI dianggap tidak netral saat digelarnya Pilkada serempak pada tahun 2018 ini atau akan diadakannya Pilpres tahun depan.
SBY mengungkapkan hal tersebut saat menggelar jumpa pers di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu (23/6) kemarin.
Bahkan SBY juga menegaskan bahwa dia memiliki data khusus yang membuatnya berani menuding BIN, Polri dan TNI tidak netral. Selain itu, SBY juga tidak takut jika ucapannya tersebut dianggap berlebihan dan harus berurusan dengan yang berwajib.
“Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara. Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidak netralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum,” ungkap SBY.
“Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada pilkada serentak ini saya mohon dengan segala kerendahan hati netralah negara, netrallah pemerintah, netrallah BIN, Polri dan TNI. Saya juga berharap rakyat kita berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan, biarlah rakyat menggunakan haknya,siapa pun yang disukai, yang diyakini bisa memimpin. Ini permohonan dan harapan saya. Kalau tidak, Allah juga mendengarkan ucapan saya.”
Terkait dengan hal ini, TNI, Polri dan BIN langsung memberikan tanggapannya dan rata-rata mengatakan bahwa SBY harus menunjukkan bukti dan data akurat ke Bawaslu atau mekanisme Panwas jika memang ada indikasi dari anggota mereka yang tidak netral.
Hal tersebut harus dilakukan agar tidak memunculkan polemik dan menjadi isu yang dapat mengarah kemana-mana.
Setelah ada tanggapan dari pihak terkait, kali ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) turun omongan dengan melontarkan pendapatnya. Menurut Jokowi, semua pihak, terlebih yang menjadi aparatur negara harus bersifat netral dan hal tersebut adalah harga mati.
“Netralitas TNI, Polri, BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, BIN. Sudah saya sampaikan kepada KaBIN, Kapolri dan Panglima. Jadi tidak usah tanyakan lagi dan saya juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Marilah kita sama-sama mengawasi,” ucap Jokowi.
“Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, silakan dilaporkan ke Bawaslu. Sudah, jelas sekali saya kira.”
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. Menurutnya, menyoal masalah tudingan ketidaknetralan aparatur negara tersebut, SBY tidak perlu membuat isu yang macam-macam dan biarkan masyarakat yang memberikan nilainya.
Ngabalin juga mengajak semua pihak untuk tidak terpancing dengan ucapan-ucapan atau juga isu-isu yang mengarah kepada perpecahan dan ketidakharmonisan bangsa, terlebih saat akan digelarnya berbagai agenda politik di Tanah Air ini.
“Siapapun, para politisi dari partai mana dan siapapun Anda, jangan menjadi pengadilan dengan kehendaknya sendiri. Sabar dan tetap teduh, wahai para tokoh,” kata Ngabalin.
