Rencana Menteri Perdagangan Mengimpor Beras Tidak Sesuai Dengan Visi Berdikari Jokowi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah mengambil langkah yang tidak sesuai dengan visi berdiri diatas kaki sendiri atau berdikari Presiden Joko Widodo. Langkah yang dimaksud yaitu rencana Lutfi mengimpor beras dan garam. 

Hasto berkata dalam Webinar ‘Impor Beras dan Garam’ yang digelar Repdem, pada Kamis (25/3), bahwa Jokowi memiliki kebijakan Berdikari. Namun kemudian dipotong ditengah jalan oleh Menteri Perdagangannya. 

Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Hasto Kristiyanto terkait langkah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang akan impor beras dan garam, dibawah ini : 

1. Hasto : Jokowi Selalu Kampanyekan Supaya Masyarakat Mencintai Produk Produk Dalam Negeri

Hasto menegaskan bahwa Jokowi selalu kampanyekan supaya masyarakat mencintai produk produk dalam negeri. Bukan justru mengimpor pangan yang sebenarnya dapat dipenuhi petani didalam negeri. 

Kemudian Hasto meminta supaya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak memanipulasi data pangan untuk dijadikan alasan supaya bisa impor beras. Pasalnya, kebijakan impor beras tersebut bertentangan dari sisi historis, ideologis, juga konstitusi negara Indonesia.

Hasto berkata, jangan pernah rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi kalkulasi dengan mengatakan harus melakukan impor. Tugas menteri itu melakukan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang tidak benar. 

2. Hasto : Ada Mafia Dibalik Rencana Pemerintah Mengimpor Beras 

Hasto juga sebut ada mafia dibalik rencana pemerintah yang akan mengimpor beras belakangan ini. Menurut Hasto, mafia kerap ada dibalik kebijakan impor pangan. Hasto memang tidak menyebutnya secara gambling dan rinci siapa pemburu rente dan mafia yang dimaksud. Hasto hanya menyatakan bahwa mafia tersebut memiliki sumber daya yang mampu mempengaruhi kebijakan hingga kekuasaan untuk menentukan harga secara sepihak. 

Hasto berkata, dirinya dapat data menarik bagaimana pemburuan rente dengan impor ini. Mulai dari impor bawang, impor beras, impor gandum, impor jagung, dan impor garam, semuanya itu ada penggeraknya. Ada pemburu rentennya dan juga ada mafia impornya. 

3. Ketum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Meminta Jokowi Mempertimbangkan Pencopotan Lutfi Dari Posisinya

Sementara itu, dalam acara yang sama, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Wanto Sugito meminta supaya Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali pencopotan Lutfi dari posisinya sebagai Menteri Perdagangan imbas akibat rencana tersebut. 

Wanto berkata, pihaknya tentu akan mengambil sikap tegas untuk meminta Presiden Jokowi supaya mempertimbangkan pencopotan saudara Lutfi sebagai Mendag. Wanto menjelaskan bahwa Jokowi telah bersikap tegas menyatakan supaya tidak lagi ada impor bahan pangan dari luar negeri. 

Namun, Wanto menilai Lutfi tengah melakukan pembangkangan terhadap rencana kebijakan ditengah hasil produksi beras dalam negeri yang mencukupi. Wanto berkata, Jokowi juga tengah melakukan intervensi kepada para menterinya supaya konsisten mengembangkan produksi dalam negeri. Untuk menyejahterakan kesejahteraan para petani. 

4. Pemerintah Berencana Melakukan Impor Beras Dengan Alasan Menjaga Ketersediaan Beras Dalam Negeri

Diketahui, pemerintah memang berencana akan impor 1 hingga 1,5 juta ton beras dengan alasan untuk menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga pasang badan terkait kebijakan tersebut. Dia menyebut diambilnya keputusan impor tersebut telah melalui perhitungan yang matang.

BACA JUGA : Polisi Gelar Olah TKP Mercy Tabrak Pesepeda Di HI, Lalin Dari Thamrin Dialihkan

5. Ombudsman RI Temukan Adanya Indikasi Cacat Adminstrasi Dalam Rencana Pemerintah Mengimpor Beras

Ombudsman RI temukan adanya indikasi cacat administrasi atau maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sebut untuk mendalami dugaan tersebut, pihaknya akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas yang dilakukan Kementrian Koordinator Perekonomian dalam memutuskan rencana impor beras tersebut.